//METROSULBAR.COM// MAMASA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tengah memperjuangkan nasib tenaga Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT).
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, H. Sudirman, legislatif sudah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mencari solusi bagi GTT.
“Kita sudah membentuk Pansus untuk mencari solusi agar GTT dan PTT ini tidak dirugikan,” kata Sudirman saat diwawancarai usai mengikuti hari jadi Kabupaten Mamasa, Rabu (11/3) lalu.
Pihaknya melakukan verifikasi data, jumlah GTT/PTT sekolah yang ada di Provinsi Sulbar. Verikasi tersebut untuk memetakan jumlah sekolah yang menggunakan GTT.
Sudirman mengaku turun langsung ke sekolah-sekolah, guna mendapatkan data valid jumlah GTT/PTT tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Mamasa.
“Verifikasi data ini untuk mengetahui data valid jumlah GTT tiap sekolah, berapa persen jumlah GTT yang sekolah pakai,” katanya.
“Kalau di Mamasa sendiri datanya tidak terlalu signifikan, kepala sekolah dan GTT di sini masih bisa kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan,” sambung Sudirman lagi.
H. Sudirman
Terkait minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pendanaan GTT/PTT selama ini, Sudirman menilai bukan karena pemerintah kurang perhatian.
Menurutnya, data jumlah GTT/PTT yang masuk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dsdikbud) memang tidak valid.
Alasan tersebut membuat Pemprov Sulbar takut menambah anggaran melebihi kuota yang telah disepakati sebelumnya.
“Ini masalah kebijakan, kebijakan ini kan juga yang dipakai dari dana hiba untuk danai GTT. Makanya pemerintah hati-hati, ini dana hiba yang digunakan,” jelasnya.
Tahun 2020 ini, Pemprov Sulbar menganggarkan Rp 2,5 miliar untuk membiayai sekira 2.600 orang GTT/PTT. Sudirman mengaku akan memperjuangkan penambahan biaya di anggaran perubahan nanti.
“Anggaran perubahan nanti (anggaran GTT/PTT) kita usulkan ditambah jadi Rp 15 miliar,” pungkasnya.
( Frans Salamangi)
