METROSULBAR (TOPOYO)- KEPALA DESA KIRE IRHAM M.S,sangat menyesalkan adanya berita di medsos(FB) yang mengatakan “ini hasil kerja pemerintah memuaskan pemerintah dan tidak untuk masyarakat” dan tidak memperhatikan pendidikan Selasa 26 Agustus 2025 desa kire kecamatan budong-budong kabupaten Mamuju tengah provinsi Sulawesi barat
KEPALA DESA KIRE MENGATAKAN BAHWA KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN MENGACU KEPADA
KEWENANGAN, YAKNI DDS DIPERUNTUKKAN / TK DAN PAUD Yang BerJenjang
DAN INI SUDAH DIJALANKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN
TERMASUK DIDALAMNYA INSENTIF GURU PAUD Itu SENDIRI DISESUAIKAN DENGAN ANCARANY ANG ADA.
/ SMP DAN SMA MJD KEWENANGAN KABUPATEN & PROPINSI
TERKAIT JALAN PENGHUBUNG DESA KIRE KE DESA SALUGATTA
YANG MELEWATI 5 DUSUN, PEMERINTAH DESA KiRE TETAP
MEMPERHATIKAN SEMUA JALAH DENGAN PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAn
DENGAN MENGACU KEPADA APBDES 2025, NAMUN
KHUSUSNYA
JALAN YANG BERALAMAT DI DUSUN KIRE UTARA YANG MENJADI
BERITA DI MEDSOS YAKNI FACE BOOK, SUDAH DILAKUKAN PEMELIHARAAN
PADA TAHUN 2022, DI TAHUH PERTAMA PERIODE KEDUA DENGAN
MENGGUNAKAN DDS, HANYA SAJA KONDISI JALAH TERSEBUT MEMANG
SEBAGIAN BERGAMBUT SEHINGGA TIMBUNAN
TIDAK MAMPU BERTAHAN LAMA,
DISEBABKAN LALU LALANGNYA
MOBIL PEMUAT SAWIT DEHGAN BERAT
KAPASITAS DIATAS
5 TOM,
TETAPI KAMI SELAKU PEMERINTAH DESA TETAP BERU SAHA
MELAKUKAN UPAYA / PERBAIKAN JALAN TERSEBUT DENGAN
BEKERJA SAMA DENGAN MASYARAKAT, PEMERINTAH
DAN
ANGGOTA DPRD, MELALUI SWADAYA DAN SWAKELOLA
SEMENTARA SAAT INI KITA SAMA SAMA TAU BAHWA
DENGAN ADANYA KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT MELALUI
EFISIENSI ANGARAN, TENTU BERDAMPAK PADA KONDIST
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.
KEPALA DESA KIRE MENAMBAHKAN BAHWA
DESA KIRE BERJUMLAH
13 DUSUN YANG SAMA-SAMA MEMBUTUHKAN PERHATIAN DI
BIDANG PEMBANGUNAN, DENGAN PEMBAGIAN DDS SETIAP TAHUNYA
SEHINGGA SECARA BERGILIR KE-13 DUSUN INI MENDAPAT
POS ANGGARAN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN MASING-MASING.
Salah seorang tokoh masyarakat yang tidak bersedia disebut namanya mengatakan bahwa pemerintah desa kire sebenarnya sudah menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan regulasi yang ada,
Hanya terkadang ada segelintir masyarakat tidak mau datang di kantor klarifikasi dengan baik.
Tentang bagaimana regulasi dan juknis yang dilewati sehingga terproses pembangunan di desa
Baik DDS maupun ADD tuturnya.
Umar/Metrosulbar
