Bersama Polda dan Pemprov Sulbar, Ombudsman Gelar Deklarasi Anti Maladministrasi

Kegiatan dekalarasi anti maladministrasi ini, sebagai langkah nyata Ombudsman RI Sulbar membangun komitmen bersama dalam mewujudkan sulawesi barat bebas Maladministrasi, dan terciptanya pelayanan publik yang baik, bersih dan melayani.

Salah satu faktor yang bisa mendorong keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah adalah adanya komitmen para kepala daerah dengan unit pelayanani publik serta para pemangku kepentingan terkait. Melalui komitmen yang kuat akan menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat dapat diberikan secara cepat dan transparan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar menegaskan, kehadiran Ombudsman Republik Indonesia ini, hendaknya dimanfaatkan dengan baik oleh setiap Kepala daerah karena Ombudsman  adalah jembatan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik didaerah, dalam hal menerima penyampaian berbagai keluhan yang dirasakan masyarakat  terkait kinerja dan pelayanan birokrasi pemerintahan, yang kemudian menjadi bahan evaluasi setiap pimpinan untuk melakukan perbaikan.

“Keberdaan Ombudsman ini sedianya dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan, dibidang pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi  yang menajdi titik awal terjadinya tindakankorupsi, sehingga kami akan terus mendorong ini salah satunya melalui kegiatan Deklarasi hari ini,” Terang Lukman

Ombudsman RI Sulbar mengapresiasi kehadiran semua pihak utamanya Jajaran Polda Sulawesi Barat, Wakil gubernur Sulawesi barat, serta para ketua DPRD Mamuju Tengah, Polman dan Majene, termasuk perwakilan para bupati dari 6 kabupaten se-sulbar.