Mengggah Integritas Elit Parpol

0
40

Metrosulbar.com – Kasus korupsi yang terjadi pada proyek PLTU – Riau 1 kembali menelan korban yang berkualifikasi kakap, Idrus Marham (IM). Mantan Sekjen Golkar tiga priode di era Aburizal Bakrie (ARB) akhirnya menyerah tanpa syarat setelah sekian lama bisa berkelit. KPK resmi mengumumkan IM sebagai tersangka terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Dia diduga menerima janji aliran duit terkait perkara itu.

“Dalam proses penyidikan KPK tersebut ditemukan sejumlah fakta baru dan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, surat, dan petunjuk sehingga dilakukan penyidikan baru tertanggal 21 Agustus 2018 dengan 1 orang tersangka, yaitu IM ” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Jumat (24/8/2018).

Mencermati kasus yang menimpa aktor politik kelas kakap IM itu ada beberapa hal yang mengiringi kasus penetapan tersangkanya yang menarik untuk dibahas.
Pertama, tindakan IM yang memutuskan langsung mengundurkan diri tanpa mengulur – ulur waktu dengan berbagai dalih untuk mengelabui proses hukum, mendapat apresiasi berbagai kalangan.Termasuk dari presiden Jokowi. IM dinilai bersifat “kesatria”.
Yang kedua, sikap IM langsung saja dijadikan barometer untuk mengukur sikap mental sejumlah elite di negara ini yang memperlihatkan sikap mental akrobatik, ketika menghadapi kasus hukum. Yang paling menarik menjadi contoh adalah kasus korupsi e-KTP SN (Setya Novanto).

Sedemikian keukeuhnya SN berjuang melepaskan diri dari jerat hukum yang sudah terang benderang itu : berakhir secara dramatis. Drama politik campur hukum yang dimainkan SN menelan korban, antara lain ada oknum wartawan, pengacara dan dokter sebuah rumah sakit. Bahkan sebuah tiang listrik dan mobil jadi penyok.

Yang juga cukup menarik dan sekaligus memprihatinkan, kedua tokoh itu yakni IM dan SN adalah mantan petinggi parpol : Sekjen dan Ketua Umum partai Golkar. Adakah karena keperkasaan parpol itu secara politik sehingga membuat elitenya leluasa petantang petenteng mempecundangi proses hukum?

Nama kedua elite parpol papan atas itu sudah lama gonjang ganjing diungkap oleh media karena keterlibatan mereka di beberapa kasus hukum. Bahkan ada yang sampai di pengadilankan. Akan tetapi kedua aktor parpol itu bisa lolos. Hukum seperti tidak berkutik menghadapi keperkasaan parpol tempat dimana kedua elitenya itu berkiprah.
Cerita keperkasaan parpol sebagai benteng perlindungan penjahat negara cukup panjang. Sesungguhnya rakyat sudah lama kecewa dan nyaris patah hati. Mereka menyaksikan dua hal yang paradoks terjadi sekaligus.

Disatu sisi, Indonesia sebagai negara demokrasi, parpol menjadi niscaya. Parpol berfungsi sebagai penghubung strategis antara pemerintahan dengan warga negara. Sejumlah pakar menyebut parpol ikut menciptakan demokrasi. ”Political parties created democracy”, kata ilmuan politik Amerika Elmer Eric Schattschneider.
Dari empat fungsi parpol yang sangat strattegis menurut Prof. Miriam Budiardjo, pada fungsi yang ketiga menegaskan sebagai “sarana rekruitment politik” (political recruitment).
​Memahami penjelasan tersebut diatas, memastikan elite politik adalah tokoh sentral di dalam kehidupan berdemokrasi.

Namun sangat disayangkan, karena dengan memiliki posisi politik yang sangat demikian kuatnya itu (power full),  aktor politik justru terlalu sering salah faham, salah langkah dan salah hitung menggunakan wewenang besarnya itu.
​Kenyamanan plus kemudahan yang berlimpah, seakan – akan seperti sungai susu yang mengalir deras terus menerus di surga, – aktor politik banyak yang tergelincir.

Posisi strategis yang power full itu meniscayakan mitra kerja dari wilayah lain, khususnya eksekutif cenderung tidak berkutik dan oleh karena itu, dengan mudah dijadikan sebagai “lampu aladin”. Tinggal digosok untuk menumpuk kekayaan materi sampai berlimpah.
​Yang memprihatinkan, karena nafsu besar memperkaya diri malah membuat aktor politik itu terlempar ke penjara Sukamiskin. Sebagaimana berulang – ulang diplesetkan oleh media dengan perkataan “dari rumah jabatan ke rumah tahanan”.

​Siapakah sebenarnya yang menderita dengan fenomena drama tragis oleh lakon yang dimainkan oleh elite politik tersebut? Yang pasti dirinya. Yang mendadak kehilangan segala – galanya. Bukan saja jabatan yang melayang. Harta menghilang. Keluarga ikut merana. Harga diri dan kehormatan kontan hancur berkeping. Mereka mencoba senyum getir di depan kamera televisi, untuk mengisyaratkan ketegaran mental. Tapi malah aneh di mata publik.

​Akan tetapi ada yang lebih aneh, tapi nyata, masih saja tiap hari para aktor politik pengemban jabatan publik itu tertangkap secara bergelombang oleh KPK. Tiap hari rakyat Indonesia cemas menyaksikan fenomena dunia gelap alam politik akibat ulah segelintir aktornya.

Menyerupai gumpalan awan gelap di langit biru Indonesia. Indonesia yang memiliki ideologi luhur yang bernama Pancasila.

Seyogyanya peragaan akrobat politik yang mendegradasi ketahanan budaya bangsa ini, perlu segera dikikis habis melalui sebuah konsensus nasional yang kolosal : meniadakan sekat – sekat rivalitas destruktif yang berjubah demokrasi.
Mereka, aktor politik itu, harus sadar sesadar – sadarnya bahwa kemaslahatan dan keselamatan bangsa Indonesia ke depan sangat ditentukan oleh sikap moralitas para pemimpinnya. Karena merekalah nahkoda tangguh yang dipercayakan mengemudikan kapal besar ini mengarungi samudera luas.

Menurut jajak pendapat suara publik secara acak, mereka belum mendapat manfaat apa – apa secara nyata dari berbagai festival politik yang bernama Pemilu dan Pilkada dari tahun ke tahun yang biayanya triliunan. Diambil dari hasil pajak rakyat.

Apa sebenarnya yang salah di dalam implementasi konsep moralitas bangsa yang Pancasilais ini ? Tidakkah kita telah salah merumuskan demokrasi malah menjadi bencana. Demokrasi bencana jadinya. Wallahu A’lam Bishawab..!!!

Zainal Bintang, wartawan senior dan pemerhati sosial budaya

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here