Metrosulbar com(Mamuju)– Tiga pasangan bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada serentak tahun 2020 di Tiga kabupaten Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), jumat sore ( 26/2 ) dilantik Gubernur Sulbar atas nama menteri dalam Negeri.

Pelantikan dengan standar protokol kesehatan Covid – 19, dilakukan secara tertutup di ruangan rumah jabatan ( Rujab ) Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. Pengunjung dan Media hanya bisa menyaksikan layar lebar yang disiapkan oleh panitia.

Tiga nama bupati dan wakil bupati baru saja dilantik diantaranya pasangan Siti Sutinah Suhardi dan Ado Mas’ud sebagai bupati dan wakil bupati Mamuju. Pasangan Haji Aras Tammauni dan Muh. Amin Jasa sebagai Bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju Tengah dan pasangan Haji Yaumil Ambo Djiwa dengan Herny Agus sebagai bupati dan wakil bupati Pasangkayu

Nampak terlihat pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, dan dilanjutkan dengan pemasangan tanda jabatan serta penandatanganan berita acara pelantikan.

Dalam sambutan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan situasi dan kondisi di kabupaten yang telah melaksanakan Pilkada berharap bisa kembali berjalan sebagaimana sebelum Pilkada.

“ Tidak ada lagi kelompok masyarakat yang terpilah karena perbedaan pilihan semasa pilkada. Saya berharap semua kembali bersatu dalam semangat kebersamaan membangun untuk kesejahteraan seluruh masyarakat di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati hasil pemilihan serentak Tahun 2020.” Kata Gubernur Sulbar.

Dia meminta, setelah melakukan pelantikan agar semua bupati dan wakil bupati secepatnya bisa bangun konsolidasi seluruh elemen masyarakat sebagai potensi untuk didayagunakan dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing – masing.

“ saya berharap kepada para bupati dan wakil bupati, agar segera mengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat Tidak ada lagi istilah pendukung dan bukan pendukung dalam pilkada. Yang ada adalah warga masyarakat untuk saling mendukung kelancaran pembangunan.

Saatnya untuk merealisasikan janji – janji politik kampanye

(*)

 

Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih 2020 Hanya 3,5 Tahun

Metrosulbar – Masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020 hanya tiga tahun, bukan lima tahun.

Mengingat, pada 2024 mendatang Pilkada serentak akan kembali digelar.

Hal itu telah diatur dalam UU Pemilu nomor 7 tahun 2017.

Selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta penerapan keserentakan dalam pemilu.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, pemilu serentak dalam praktik sistem pemerintahan presidensial tetap konstitusional.

Hal itu tercantum dalam putusan MK nomor 55/PUU-XVII/2019.

MK dalam putusan yang menolak uji materi terkait keserentakan pileg dan pilpres itu juga memberikan lima alternatif pilihan keserentakan dalam pilkada.

Satu di antaranya, Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden.

Beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur.

Kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Wali Kota.

Diantara lima opsi keserentakan yang diperbolehkan MK, belum diturunkan ke dalam perundangan. Namun, putusan MK memastikan pilkada serentak akan berlangsung 2024 dan tinggal menentukan teknis keserentakannya.

Sementara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, disebutkan bahwa November 2024, akan kembali digelar Pilkada serentak secara nasional.

Dalam undang-undang tersebut, pasal 201 point 7 ditegaskan bahwa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 sampai tahun 2024. Itu artinya jika bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada 2020 dilantik pada Februari 2021, maka masa jabatannya diperkirakan kurang dari 3,5 tahun.

Sementara dari keterangan Ketua KPU Mamuju Hamdan Dangkang menyebut, bila hal itu mengacu ke UU 10 tahun 2016 pasal 201 ayat 7 maka masa jabatan bupati dan wakil bupati sampai dengan 2024.

Namun, kata Hamdan, pasca pasangan calon terpilih dilantik, untuk kedepannya belum diketahui apakah ada revisi UU atau Perpu yang keluar untuk memastikan masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 itu sampai 5 tahun.

“Bila tidak ada revisi atau Perpu yang keluar maka akan mengacu pada ke UU 10 tahun 2016 dengan masa bupati dan wakil bupati sampai dengan 2024,” ucapnya.

Texes Y/Metrosulbar.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here