METROSULBAR – Anggota DPRD Sulbar dari Fraksi PDIP Habsi Wahid menjadi juru bicara dan membacakan Pemandangan Umum Fraksi PDIP saat Rapat Paripurna Penyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap penjelasan Gubernur Sulawesi Barat atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna berlangsung di gedung DPRD Sulbar, Mamuju, pada Kamis dan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi.
Turut hadir mendampingi, Wakil Ketua II Munandar Wijaya dan Wakil Ketua III Abdul Halim.
Saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDIP, Habsi Wahid mengataka bahwa Ranperda APBD tahun anggaran 2025 diharapkan dapat mengeliminasi masalah yang merupakan isu-isu strategis, baik itu kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
Upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin bukan hanya mencakup upaya pengembangan produktif bagi mereka, akan tetapi secara subtantif menghadirkan pemberdayaan yang dapat menjamin bagi setiap keluargamiskin mendapatkan hak yang secara eksplisit diharapkan berada dalam taraf hidup layak.
“Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan meminta program pemberantasan kemiskinan agar lebih didetailkan dalam program nyata dan dapat dirasakan,” ujar Habsi yang merupakan mantan Bupati Mamuju.
Selain Habsi, enam juru bicara fraksi lainnya juga menyampaikan pemandangan umum mereka pada rapat paripurna ini.
Advetorial
Abdul Halik/Metrosulbar